Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerjunkan 197 surveyor untuk memvalidasi 197 lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Sulawesi Tengah pada 2027. Tim gabungan yang terdiri dari akademisi dan LSM ini melakukan pendataan lapangan selama dua bulan serta berkoordinasi dengan berbagai dinas untuk memastikan kelayakan lahan dan legalitas proyek. Langkah ini bertujuan menyempurnakan perencanaan agar program tersebut benar-benar menyerap aspirasi masyarakat pesisir dan bebas dari sengketa hukum.
Sukteng, Saatini.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan alias KKP tidak main-main dalam mengejar target pemerataan ekonomi kawasan pesisir. Pemerintah pusat mendadak menerjunkan sebanyak 197 surveyor berpengalaman untuk memvalidasi 197 lokasi sasaran pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Sulawesi Tengah untuk tahun 2027.
Tenaga Ahli Satgas Persiapan dan Perencanaan KNMP 2027 Kamaruddin Azis menegaskan langkah ini murni untuk menyempurnakan pola perencanaan daerah. Pihaknya menggandeng kampus serta LSM lokal agar program strategis ini betul-betul menyerap aspirasi riil masyarakat pesisir.
Ratusan petugas verifikasi tersebut merupakan gabungan akademisi Universitas Alkhairaat serta dua LSM ternama yaitu Rubalang dan Mulia. Seluruh tim telah menuntaskan pembekalan intensif selama tiga hari sejak 27 Oktober 2026 demi mematangkan instrumen pendataan.
Pasukan ini bakal menyisir kawasan pesisir selama dua bulan penuh menggunakan teknologi aplikasi KoboCollect, observasi, hingga wawancara mendalam. Mereka juga menggelar diskusi kelompok terarah atau FGD di tingkat desa agar data lapangan valid tanpa rekayasa.
Proses pembuktian data tidak hanya berhenti di tingkat desa melainkan berlanjut ke pembahasan ketat bersama organisasi perangkat daerah tingkat kabupaten. KKP melibatkan Dinas Perikanan, Dinas PMD, hingga Kementerian ATR/BPN guna menguji kelayakan kawasan.
Penilaian mencakup jumlah nelayan aktif, ketersediaan air tawar, akses jalan utama, hingga fasilitas pendukung bisnis perikanan. Kepastian legalitas status tanah serta kesesuaian ruang laut menjadi syarat mutlak agar proyek tidak tersandung masalah hukum.
Pembangunan kawasan nelayan modern di Sulawesi Tengah sejatinya telah bergulir secara bertahap dengan nilai investasi jumbo. Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng mencatat proyek tahap pertama di Desa Banagan Tolitoli rampung 100 persen dengan dana Rp 12 miliar pada Juli 2026.
Empat kawasan berikutnya langsung menyusul di Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Poso, serta Parigi Moutong. Tak kalah heboh, Kabupaten Donggala bahkan sukses mengamankan alokasi 6 lokasi KNMP pada tahun 2026 dengan suntikan dana mencapai Rp 30,24 miliar.
Meskipun pemerintah provinsi memperkirakan total pengembangan mencapai 12 kawasan, KKP menegaskan seluruh usulan baru masih harus melewati seleksi ketat. Ratusan calon lokasi yang masuk dalam daftar survei belum otomatis lolos mendapatkan kucuran dana pembangunan.
Kamaruddin mengingatkan bahwa penetapan keputusan akhir tetap bergantung penuh pada hasil penilaian kriteria resmi KKP. Sinergi kampus, pemda, dan warga diharapkan melahirkan perencanaan yang presisi sesuai kebutuhan nyata para nelayan. (*)